Seleksi CPNS 2021 dan PPPK Mei – Juni: Ada 27.303 formasi PPPK untuk guru agama

Seleksi CPNS 2021 dan PPPK Mei – Juni: Ada 27.303 formasi PPPK untuk guru agama

WARTAKOTA123.COM – Pemerintah dipastikan segera membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2021.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan pendaftaran akan dibuka mulai Mei hingga Juni 2021.

“Pengadaannya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Pendaftaran mulai Mei hingga Juni 2021,” kata Menteri Tjahjo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (18).

Tjahjo mengatakan, pendaftaran CPNS dan PPPK akan dilakukan dengan Sistem Seleksi Calon ASN (SSCN) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Proses seleksi dimulai dari Juli hingga Oktober 2021.

Seleksi dilakukan dengan Computer Assisted Test (CAT) yang dikoordinasikan oleh BKN.

“Tahun ini Kementerian Kewenangan Aparatur Negara (Kemenpan RB) bersama BKN belum memutuskan di mana pemilihan akan dilakukan. Namun, seleksi utamanya akan dilakukan di kantor pusat BKN, kantor BKN daerah dan BKN Teknis. Unit Pelaksana (UPT) dan lokasi uji tambahan didanai baik oleh BKN maupun independen dari instansi, ”kata Tjahjo.

Pendaftaran CPNS dan PPK merupakan bagian dari adopsi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun ini. Total ada tiga jalur pengadaan ASN: pengadaan melalui sekolah dinas, pengadaan CPNS dan PPPK untuk non guru, dan pengadaan guru PPPK untuk pengadaan melalui sekolah dinas.

27.303 formasi PPPK untuk guru agama

Sementara itu, Kementerian Agama dalam situs resminya mengumumkan bahwa kuota PPPK untuk pelatihan guru agama tahun ini telah ditetapkan sebanyak 27.303 formasi.

Ini terjadi setelah serangkaian pertemuan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kementerian

Rapat terakhir sudah ditetapkan kuota PPPK untuk pembinaan 27.303 guru agama, kata Direktur Pendidikan Agama Islam Rohmat Mulyana di Jakarta, Jumat.

“Alhamdulillah tidak ada sejak awal, akhirnya ada kebijakan alokasi kuota sebanyak itu. Padahal tentunya tidak memenuhi semua kebutuhan,” lanjutnya.

Menurut Rohmat, sebanyak 27.303 guru agama yang akan mengikuti seleksi PPPK telah terdaftar di sistem Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Kementerian Agama saat ini sedang mempersiapkan soal-soal ujian untuk seleksi calon PPPK. Kami masih mengerjakannya bersama,” ujarnya.

“Ke depan, Kementerian Agama akan terus memperjuangkan kuota PPPK untuk pembinaan guru agama pada seleksi nanti,” ujarnya.

CPNS Regional 2021, terdapat 115.393 formasi guru dan 10.949 formasi non-guru

Menteri Pan RB Tjahjo Kumolo mengumumkan jumlah formasi CPNS pemerintah daerah. Menurut Tjahjo, jumlah rencana permukiman di wilayah tersebut sebanyak 637.243 rencana yang terbagi dalam provinsi dan kabupaten atau kota.

“Secara rinci kebutuhan aparatur di Pemprov yang meliputi 23 Pemprov dengan total 126.342 formasi. Jumlah itu terbagi menjadi 115.393 formasi guru dan sisanya 10.949 formasi non guru, ” kata Menteri Tjahjo dalam keterangan tertulisnya. pernyataan di Jakarta, Kamis (18).

Sedangkan kebutuhan aparatur pemerintah daerah yang dimiliki oleh 387 kabupaten atau kota berjumlah 510.901 formasi.

Jumlah tersebut terbagi menjadi 414.756 formasi guru dan sisanya 96.145 formasi non-guru.

Pembentukan posisi ASN di daerah meliputi guru, tenaga kesehatan, analis kebijakan, akuntan, regulator penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, pemekaran pertanian, kedokteran hewan dan paramedis, serta penyuluh kehutanan dan sosial serta swadaya masyarakat. aktivis.

Kemudian pelatih, administrator komputer, manajer pengadaan barang dan jasa, arsiparis, pustakawan, analis personalia aparatur, analis hukum, administrator database kependudukan, polisi layanan publik, analis kebakaran, teknologi jalan dan jembatan, teknologi remediasi lingkungan, teknologi irigasi, Penera , pengawas metrologi, pengawas kendaraan bermotor, penataan ruang, surveyor pemetaan, petugas budaya, petugas pembelajaran siswa dan lain-lain, ”jelasnya.

Terkait pengadaan ASN oleh pemerintah pusat, formasi jabatan meliputi fakultas, analis kebijakan, peneliti, tenaga kesehatan, diplomat, akuntan, perencana, dan institusi komputer.

Kemudian analis hukum, perumus undang-undang, penasihat masyarakat, arsiparis, penasihat (keluarga berencana, kehutanan, perikanan, pertanian, obat-obatan, perpustakaan) dan analis sumber daya manusia.

Kemudian lembaga keuangan, sandiman, statistika, rekayasa jalan dan jembatan, konstruksi dan perumahan, surveyor pemetaan, regulator farmasi dan makanan dan lain-lain, ”ujarnya.